Kisah Haru Ibu Tua Yang Tinggal Dengan Anaknya Yang ODGJ

Kisah Haru Ibu Tua Yang Tinggal Dengan Anaknya Yang ODGJ

Redaksi       Comment   

 

Seorang ibu tua yang masih harus menanggung anaknya yang menderita ODGJ

KAB BEKASI | jerathukumnews.net

Miris dan sedih,ungkapan Eko Setiawan ketua FKMPB yang langsung mengunjungi warga desa suka kerta kecamatan Suka Wangi,saat berkunjung dan memberikan sumbangan sembako.

Eko Setiawan sangat menyayangkan sekali,mengapa hal ini sampai tak tersentuh oleh aparat setempat,dari informasi yang kami dapat,bahkan si ibu yang bernama supiyati belum pernah sekalipun mendapat bantuan apapun dari pihak pemerintah desa ataw kecamatan apalagi kabupaten bekasi,untuk memenuhi kebutuhannya si ibu supiyati berdagang kliling dan hasilnya di gunakan untuk makan dan merawat anaknya yang menderita ODGJ,kata si ibu supiyati menjelaskan,dan kami pun melihat perih sekali seorang anak wanita yang di kerangkeng akibat ODGJ.

Informasi yang kami dapat pernah ada bantuan tetapi buat anaknya yang ODGJ,berupa uang tetapi hanya beberapa bulan dan di hentikan datanya kata si ibu supiyati menjelaskan kepada kami,malah pernah di bawa ke Rs.Jiwa grogol,entah kenapa seiring berjalannya waktu,dan informasi yang kami terima,ibu tak pernah dapat bantuan apapun,bantuan dari pemerintah di putus,kecuali hanya obat dari puskesmas setempat.ungkap Eko menjelaskan.

Bicara sosial adalah bicara hati nurani,lalu dimana hati nurani kita melihat seorang ibu yg tergopoh gopoh keliling demi sesuap nasi dan juga menghidupi anaknya yang ODGJ,sampai tak tersentuh bantuan apapun??

Ungkap Eko Setiawan.

Dari hasil komunikasi dengan Dr.ALAMSYAH ,kepala Dinas Sosial kabupaten bekasi,melalui what ap dan juga pak Junaefi wadir RSUD melalui tlp,alhamdulillah akan adanya proses buat si ibu agar bisa di prioritaskan mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten bekasi, ungkap Eko.

Apresiasi setinggi tingginya buat Dr.Alamsyah yang belum 1 bulan menjabat tetapi sudah sigap dan cekatan merespon kami.

Ini baru pejuang rakyat,kepala dinas sosial kabupaten bekasi,serta pak junaefi wadir yang selalu bersama FKMPB peduli terhadap masyarakat.

Ungkap Eko setiawan haru akan 2 pemimpin yang arief dan bijaksana dalam menanggapi keluhan masyarakat.

Eko setiawan berharap agar dan untuk pemerintah desa dan kecamatan sukawangi ikut andil dan perhatian terhadap si ibu supiyati dan anaknya yang menderita ODGJ.

Semoga di bawah kepemimpinan Dr.Alamsyah Dinas sosial akan selalu ada dan hadir untuk masyarakat, ungkap eko menutup pembicaraannya.

Red.

Ojek Online sampai dengan Pemulung mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis di Kota Bekasi

Ojek Online sampai dengan Pemulung mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis di Kota Bekasi

Redaksi       Comment   

K0TA BEKASI | jerathukumnews.net

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengalokasikan 2 Miliar untuk melindungi pekerja sektor informal yang selama ini bekerja tanpa kepastian. Mulai tahun 2026, sebanyak 10.000 pekerja informal ber KTP Kota Bekasi akan didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dengan premi sebesar Rp 201 ribu per tahun.

“Ojol, sopir, kuli, pedagang sampai pemulung mereka semua pekerja rentan yang harus kita berikan jaminan sosial. Mulai 2026, saya pastikan mereka mendapat perlindungan,” ujarnya.

Menurutnya, premi tersebut akan dibiayai Pemkot Bekasi melalui APBD, sehingga nantinya para pekerja akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga perlindungan bagi keluarga.

Saat ini seluruh warga Kota Bekasi sudah tercakup kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah kota melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan demikian, harapannya masyarakat tidak perlu khawatir terkait akses layanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda. Kalau BPJS Kesehatan sudah hampir semua warga Bekasi ter-cover lewat PBI yang dibayai pemkot, maka BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah tambahan kita untuk melindungi pekerja rentan dari risiko kecelakaan kerja hingga kematian,” jelasnya.

“Perlindungan ini adalah bentuk nyata keadilan sosial. Kota ini akan semakin nyaman dan sejahtera bila para pejuang kehidupan juga mendapat perlindungan,” tambah pria yang akrab disapa Mas Tri.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Bekasi berharap para pekerja rentan bisa bekerja lebih tenang, sekaligus memahami bahwa perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan kini hadir secara menyeluruh untuk mereka.

“Bagi kami, kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil harus jadi prioritas, khususnya melindungi para pekerja rentan yang selama ini menggerakan ekonomi Kota Bekasi. Kota ini akan semakin nyaman, aman, dan sejahtera bila para pejuang kehidupan juga mendapatkan rasa keadilan dan perlindungan.” tukasnya.

Nantinya, calon penerima manfaat akan diseleksi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebelumnya dikenal sebagai Data Terpadu kesejahteraan Sosial 

(DTKS)

Yayasan Alfajar Berseri Memperingati Malam Puncak HUT RI ke - 80 Tahun Bersama Warga Rw 037

Yayasan Alfajar Berseri Memperingati Malam Puncak HUT RI ke - 80 Tahun Bersama Warga Rw 037

Redaksi       Comment   

 

TAMBUN SELATAN | Jerathukum.news.net

Yayasan Alfajar berseri menggelar perayaan malam puncak HUT RI ke - 80 Tahun di Kp. Pulo RT 002 Rw 037 Desa SumberJaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (6/9/2025). 

Ketua Yayasan Alfajar berseri H. Marsan Susanto tiba diacara pada pukul 19.30 Wib didampingi istri Hj. Sri Yuningsih. 

Pantauan Jerat Hukum news di lokasi, ibu-ibu dan anak-anak sudah berdatangan sejak pukul 19.00 Wib beserta warga Rw 037 lainnya memadati perayaan puncak HUT RI dengan antusias dan bergembira.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 17 Agustus hari Kemerdekaan dan diikuti seluruh para tamu undangan dan warga yang hadir. 

Acara dilanjut dengan kata sambutan dari Ketua Yayasan Alfajar berseri H. Marsan Susanto, dalam pembukaan sambutannya, H. Marsan mengucapkan banyak terimakasih kepada Ketua Panitia Edoy dan seluruh jajaran Panitia yang sudah bekerja keras mensukseskan acara ini dengan waktu yang singkat kurang lebih 7 hari. 

H. Marsan menegaskan sebelumnya ia tidak ada rencana mengadakan perasaan HUT RI ke - 80 Tahun, tapi banyak yang mempertanyakan langsung bahkan lewat pesan whatsapp, apakah tidak ada acara HUT RI. 

"Saya sebenarnya tidak terpikir mengadakan acara HUT RI ini tapi karena banyak yang bertanya ke saya, ia merenungkan sejenak, kasian untuk warga dan keluarga keluarga saya yang ada di Kampung Pulo khususnya di Rw 037," Tegasnya

Lebih lanjut H. Marsan menuturkan bahwa perayaan puncak HUT RI diadakannya untuk menambah dan menjaga keutuhan Silaturahmi antar sesama warga dan tetangga. 

"Perayaan perayaan seperti ini sebenarnya harus terus di adakan tiap tahun, karena acara HUT RI salah satu momen menumbuhkan cinta tanah air serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa," tutur H. Marsan

Dalam sambutannya H. Marsan menjelaskan bahwa ia pernah diundang oleh Ahmad Syarif, dalam diskusinya ia menerangkan bahwa Pemerintah sekarang  tidak hanya pusing bagaimana soal kerakyatan maupun perekonomian semata, tapi persoalan sampah pun menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam mengurai persoalan sampah ditengah tengah masyarakat khususnya dimasyarakat Kabupaten Bekasi. 

"Pemerintah hari ini juga sedang kesulitan dalam mengurai persoalan sampah semakin hari menjadi persoalan utama di Masyarakat, dimana hampir 20ton/hari sampah harus dibuang ke Tempat pembuangan sampah di burangkeng, di burangkeng pun sudah tidak memadai lagi menampung sampah," jelasnya

Untuk membantu situasi sampah saat ini yang semakin sulit, H. Marsan memberi solusi Bank Sampah kepada warga yang hadir, bahwa ibu ibu setiap rumah tangga bisa menabung dengan menyerahkan sampah rumah tangga nya ke Bank Sampah yang akan dikelola nya sendiri. 

"Nantinya ibu ibu bisa menyerahkan sampah ke Bank Sampah yang kami kelola, bebas sistem yang dibayarkan bisa sekali seminggu atau sekali sebulan, itung itung ada tabungan," kata Marsan

Menutup kata sambutannya, Ketua Yayasan Alfajar berseri H. Marsan menyampaikan keseluruh warga Rw 037 yang hadir, apabila ada anak anak SD sampai SMA yang ijazahnya masih ditahan disekolah, agar untuk mendata ke Yayasan langsung, agar bisa dibantu dalam proses pengambilan ijazah yang ditahan. 

"Bagi ibu ibu yang ada anaknya dari SD bahkan sampai SMA yang ijazah nya masih ditahan pihak kesekolah, agar bisa langsung ke Yayasan untuk didata anak anak kita yang belum memiliki ijazah." tutupnya

Sebagai informasi, hingga pukul 21.30 Wib, acara masih berlangsung dipadati ratusan warga yang menyaksikan penampilan anak anak di acara puncak HUT RI ke - 80 Tahun.

S.T

5 TAHUN KEMUNDURAN KARNA DI PIMPIN 5 BUPATI ROTASI MUTASI UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRI

5 TAHUN KEMUNDURAN KARNA DI PIMPIN 5 BUPATI ROTASI MUTASI UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRI

Redaksi       Comment   

KAB BEKASI | jerathukumnews.net

Sorotan untuk intropeksi dan mlangkah membenahi diri. Itulah yang terucap dan terdengar dari Eko Setiawan ktua FKMPB, yang sangat kecewa dengan pemimpin pemimpin di kabupaten bekasi ini dan mulai mengungkapkannya, bila bukan kita sebagai masyarakat bekasi, siapa yang perduli 5-10 tahun kedepan dengan nasib anak cucu kita kelak, ungkap Eko Setiawan.

Keluhan masyarakat baik yang langsung terungkap dan belum di ungkap tak ada satupun yang terealisasi, nasib buruh nasib para pencari kerja yang begitu sulit dunia pendidikan dll, masih begitu banyak PR yang belum di selesaikan oleh mereka yang duduk sebagai pejabat exelon 2 di Pemda Kabupaten bekasi. 

5 pejabat bupati yang hanya bisanya konspirasi menjadikan bancakan untuk posisi rotasi mutasi jabatan saja,sementara kasus demi kasus semua ngambang dan tak ada yang terungkap,terbanyak masalah di Dinas DPMD, begitu entengnya kepala dinas bisa melindungi kepala desanya,saat di jabat Rahmat Atong, sekarang kepala Dinas perdagangan menggantung nasib para pedagang pasar cikarang, 5 Pejabat Bupati dan 10 tahun lebih masyarakat menanti yang tak kunjung pasti oleh permainan konspirasi yang kalian lakukan, lalu apa kerjanya??? ungkap eko setiawan.

Indonesia sedang tidak baik baik saja,apakah juga pejabat pejabat itu sengaja memancing kesabaran para pedagang,dan kembali kami sebagai masyarakat yang kalian salahkan bila kami turun ke jalan???

Siapa yang memancing dan membuat masyarakat geram??? ungkap eko penuh emosi, mengetahui adanya penderitaan masyarakat para pedagang pasar cikarang lebih dari 10 tahun.

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang,sebagai seorang kepala daerah kami saat ini,mohon evaluasi dan dengarkan ungkapan kepedihan kami,jangan hanya sibuk dengan rotasi mutasi tetapi tak peduli dengan nasib kami sebagai masyarakat. ungkap Eko penuh harap kepada bapak bupati.

Tak perlu repot,pemenang lelang sudah ada dan proses sudah di lalui,tinggal lanjutkan,bila memang Bapak Bupati ada bersama masyarakat mohon laksanakan dan selesaikan PR ini,berarti hanya Ade Kuswara Kunang yang benar benar pemimpin rakyat bila bapak bupati segera lanjutkan,apalagi Pemda tak mengeluarkan biaya dan sepenuhnya di tanggung investor,justru PAD bertambah,lalu apa yang membuat proses terganjal???

Kepentingan di atas kepentingan,dan mohon bapak bupati mengevaluasi jajarannya yang tak berpihak kepada masyarakat silakan evaluasi kembali.

Besar harapan kami sebagai masyarakat mengungkap dan bersama kita membangun bekasi lebih baik, ungkap Eko Setiawan.

Red.

22 Tahun Tidak Mendapatkan Alokasi Dana Desa.

22 Tahun Tidak Mendapatkan Alokasi Dana Desa.

Redaksi       Comment   

 

BEKASI | Jerathukumnews.net

Perumahan Bekasi Timur Regensi blok N sudah 22 tahun tidak pernah mendapatkan alokasi dana bantuan dari dana Desa Burangkeng Kecamatan Setu Bekasi. Sehingga jalan jalan di dalam perumahan Bekasi Timur Regensi tepatnya di blok N jl.Nuri depan Mesjid Baitul Muttaqin hancur berlobang dan sering membuat para pemotor pemobil mengalami bocor ban. Bertahun itu lamanya. Menurut pak RT 003/RW 07 Bapak Guntoro, sudah sangat selalu dibicarakan dan dimohonkan itu pada saat Musrenbang, Musdes, Musdus namun selalu hasilnya nihil bahkan disuruh menunggu [03/09]. Ketika awak media hendak mengkonfirmasi kepada sang Kepala Desa Nemin, beliau sering tidak berada ditempat.

Pupuslah harapan untuk menerima bantuan pemerintah Desa Burangkeng, yang ada kekecewaan yang besar terhadap sang Kepala Desa Burangkeng pak Kepdes Nemin. Segenap warga blok N Perum Bekasi Timur Regensi berembuk dan mengadakan rapat guna mencari solusi untuk memperbaiki jalanan di perumahan blok N tersebut, sehingga pada saat rapat internal warga blok N, mereka memutuskan untuk menempuh cara melalui Swadaya Masyarakat. Pemilik 1 rumah dikenakan Rp 700.000.- s/d Rp 900.000.-

Pemilik 2 rumah dikenakan Rp 1.400.000.-

Ditambah berupa sumbangan dana dari pihak 

1. Mesjid Baitul Muttaqin, 

2. Pasar Nuri ( yang terletak dekat situ),

   3. Kas RW.

Dengan kesepakatan bersama mulailah dikerjakan perbaikan/pengecoran jalan jalan di perumahan BTR blok N tersebut. Sampai berita ini pun dibuat, awak media tidak bisa bertemu dengan kepdes Burangkeng Nemin karena tidak ada ditempat atau kediamannya.

Bendra Sirait

Isu Mangkrak Dipatahkan: Dermaga Mantung Jalan Sesuai Aturan, Bersih dari KKN

Isu Mangkrak Dipatahkan: Dermaga Mantung Jalan Sesuai Aturan, Bersih dari KKN

Redaksi       Comment   

BANGKA | jerathukumnews.net

Sorotan publik terhadap proyek pembangunan Dermaga Penyeberangan Mantung di Kecamatan Belinyu kian panas. Dugaan mangkrak hingga aroma korupsi sempat ramai di ruang publik, terutama setelah pembangunan tahap kedua yang dijadwalkan 2025 tidak berjalan. Namun penelusuran fakta dan keterangan resmi justru membantah habis tudingan tersebut: proyek Mantung tidak terbengkalai, melainkan tertunda akibat kebijakan efisiensi APBN.

Tahap pertama pembangunan dermaga Mantung telah rampung 2024 dengan nilai sekitar Rp23 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, proyek memasuki masa pemeliharaan setahun penuh. “Perlu saya tegaskan, tidak ada yang terbengkalai. Tahap pertama sudah selesai sesuai kontrak, sekarang masa pemeliharaan,” ujar Wiratno, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 September 2025.

Wiratno menjelaskan, pembangunan dermaga Mantung memang disusun dalam tiga tahap. Tahap kedua tertunda karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi APBN, termasuk penundaan sejumlah proyek strategis. “Penundaan ini murni kebijakan fiskal, bukan karena masalah teknis, apalagi korupsi. Tahun 2026 lanjutannya tetap berjalan,” tambahnya.

Pengawasan Berlapis, Sulit Disusupi KKN

Proyek Mantung dibiayai APBN yang dikawal ketat oleh BPK, Inspektorat Jenderal Kemenhub, Kejaksaan, hingga sistem pencegahan korupsi berbasis elektronik milik KPK. Mekanisme berlapis ini menutup celah penyimpangan. Fakta bahwa tahap pertama selesai tepat waktu memperkuat klaim bahwa proyek bersih dari indikasi KKN.

Harapan Ekonomi Warga

Bagi masyarakat Belinyu, pelabuhan Mantung adalah proyek vital. Dermaga ini akan menjadi penghubung utama mobilitas barang, hasil laut, hingga akses masyarakat. “Kami sempat khawatir isu mangkrak itu benar. Tapi setelah ada penjelasan resmi, kami lega. Yang penting jangan sampai berhenti,” kata Syarifudin, warga sekitar.

Fakta Menutup Isu

Dengan data di lapangan, sulit mempertahankan narasi “mangkrak” atau “bermasalah”. Justru proyek Mantung adalah contoh pembangunan yang berjalan sesuai aturan, meski jadwalnya bergeser karena kondisi keuangan negara.

“Perlu saya tegaskan sekali lagi, pelabuhan Mantung bukan proyek terbengkalai. Ia hanya tertunda sementara, tetap masuk prioritas nasional, dan pasti dilanjutkan,” tutup Wiratno.anderiyadi

(agus)

Kunjungan Kepala Hukum & Pengamanan Yayasan Gotong Royong Koprs TNI-Polri Purna Yudha BN. Ratu Anom, SH ke Kantor D. Silalahi

Kunjungan Kepala Hukum & Pengamanan Yayasan Gotong Royong Koprs TNI-Polri Purna Yudha BN. Ratu Anom, SH ke Kantor D. Silalahi

Redaksi       Comment   

BEKASI | jerathukumnews.net

Kepala Hukum & Pengamanan Yayasan Gotong Royong Korps Purna Yudha TNI - Polri BN. Ratu Anom, SH, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor D. Silalahi, pada hari ini.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan koordinasi Keamanan sekaligus menjalin komunikasi yang baik antara aparat negara dengan insan pers serta lembaga masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, berbagai isu strategis terkait kondisi bangsa, hukum, serta keamanan menjadi topik pembahasan utama.

D. Silalahi menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap sinergi antara pihak Keamanan aparat hukum, dan media dapat terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan serta stabilitas di tengah masyarakat.

Sementara itu, BN. Ratu Anom, SH menegaskan bahwa peran media dan lembaga masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Pengamanan khususnya dalam menjaga keamanan nasional.

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama serta komitmen untuk melanjutkan kerja sama dalam berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Rina S